Pengalihan kas daerah Pemerintah Provinsi (Pemprov)Papua dari Bank Papua ke Bank Mandiri atau bank “plat merah” negara, adalah KESALAHAN PALING MEMALUKAN PEJABAT daerah Provinsi Papua yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bank Papua adalah aset Pemerintah Provinsi Papua yang paling besar dan menentukan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Papua. Tetapi sejak ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan adanya temuan dana Pemprov Papua sebesar Rp 12 trilyun yang mengendap atau tersimpan di Bank Papua pada akhir November 2021 yang lalu, itu tanda kiamat bagi operasional Bank Papua.

Dana nasabah dalam jumlah besar tidak boleh terlalu lama menganggur di bank. Apalagi dana APBD yang diperuntukan untuk belanja pembangunan di daerah. Dilarang oleh undang-undang dan peraturan pemerintah untuk dibiarkan menganggur di bank.

Dana APBD Papua Rp 12 trilyun di biarkan menganggur di Bank Papua, itu berpengaruh terhadap rasio likuiditas Bank Papua. Bank Papua akhirnya dinilai Pemerintah Pusat dengan rasio likuiditas yang buruk dan rendah. Bank Papua mendapat raport merah dan dituduh ikut terlibat dalam praktek kejahatan kerah putih dalam pengelolaan dana APBD Papua.

Kasihan Bank Papua. Aset Pemprov Papua yang harus jadi korban karena mentalitas korup pejabat Papua. Bank Papua akhirnya harus “di bunuh” melalui tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat dan elit Papua.

Para pejabat dan elit Papua makan enak dengan berpesta pora anggaran APBD, Bank Papua yang harus cuci piring kotor dan menghirup bauh kentut busuk penjabat dan elit Papua.

Dengan beralihnya kas daerah Pemprov Papua dari Bank Papua ke Bank Mandiri, sebenarnya ada sisi positifnya juga. Bank Papua sebagai aset Pemda Papua, sering berbenturan konflik kepentingan dengan Pemprov Papua dalam pengelolaan keuangan daerah. Artinya Pemprov Papua selalu mendikte Bank Papua dalam pengelolaan administrasi keuangan. Akibatnya kadang cash flow Bank Papua tidak sehat. Rasio likuiditasnya selalu stabil dan cenderung memburuk.

Kasihan nasib Bank Papua. Perlu diselamatkan dari kehancuran dan kematiannya. Masih ada kesempatan menyelamatkan Bank Papua. Tetapi semua sangat tergantung kepada kemampuan dan kelihaian pejabat Papua, pemilik saham, komisaris, dan direktur bank dan stakeholder terkait.

By The Way, Dengan beralih kas daerah ke Bank Mandiri, diharapkan akan menghentikan praktek-praktek korupsi kejahatan kerah putih pejabat Papua, elit politik dan pejabat bank. Di Bank Mandiri, Pemprov Papua sudah tidak bisa lagi mengendapkan uang APBD. Pemprov Papua sudah tidak bisa lagi menyembunyikan uang APBD trilyunan rupiah tanpa tujuan yang jelas.

Bank Mandiri adalah aset negara dimana Pemerintah Indonesia sebelumnya memiliki saham mayoritas 60 persen, tetapi tahun 2021 sudah berkurang menjadi 52 persen karena 8 persen saham sudah menjadi milik Indonesia Investmen Authority.

Uang negara harus diselamatkan. Bank Mandiri dipercaya menyelamatkan uang negara di rekening APBD kas daerah Papua. Bank Mandiri akan semakin membesar, Bank Papua akan semakin mengecil dan menunggu ajalnya.

Pemerintah Pusat memiliki dua pilihan. Pertama, membunuh Bank Papua dengan menyelamatkan uang rakyat Papua trilyunan rupiah dengan cara pengalihan kas daerah ke Bank Mandiri. Atau kedua, menyelamatkan Bank Papua dengan tetap mengijinkan rekening kas daerah di Bank Papua sambil menegakkan hukum dengan menangkap semua pejabat Papua dan elit politik koruptor.

Pilihan kedua opsi ini, silahkan rakyat Papua pilih salah satunya dan sampaikan ke Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta. Terimakasih.

Marinus Mesak Yaung
Calon Walikota Kotamadya Jayapura 2024.