Sehubungan dengan kebijakan pembangunan Tanah Papua (Papua dan Papua Barat) dalam kerangka Otonomi Khusus Papua (UU Otsus N0. 21 Tahun 2001) dan kini telah berlanjut dengan (UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan kedua atas UU No.21 Tentang Otsus bagi Papua) telah memberikan akses dan kesempatan yang seluas luasnya bagi Papua untuk mengejar ketertinggalan dalam berbagai aspek pembangunan.

Pemerintah telah menetapkan sektor pendidikan menjadi kebijakan prioritas dan unggulan dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia Papua yang cerdas dan handal dalam berbagai bidang pengetahuan dan mampu bersaing di dunia kerja. Sebagai upayah penyiapan generasi emas Papua maka pemerintah Papua menyiapkan program afirmasi bagi Putra/Putri asli Papua yang dikelolah oleh BPSDM (Badan Pengelola Sumber Daya Manusia) Provinsi Papua untuk merancang program pendidikan yang berkualitas dengan mempersiapkan putra/putri Papua menempuh studi di berbagai negara maju di dunia.

Namun, dalam proses perkembangannya terjadi banyak kendala yang timbul terkait manajemen dan pengelolaan keuangan dalam mendukung proses studi mahasiswa mahasiswa tersebut. Hal ini dapat kita cermati berdasarkan banyaknya penyampaian aspirasi dan laporan yang disampaikan baik oleh mahasiswa dan orang tua mahasiswa kepada pemerintah Provinsi, DPRP Papua, MRP bahkan terekspos ke public Papua dan Nasional secara luas, Beasiswa Otsus Papua menjadi sorotan dan perdebatan hangat dikalangan DPR RI bersama Kementerian/Lembaga terutama terkait isu pemulangan mahasiswa Papua dari Luar Negeri yang jauh sebelumnya belum dilakukan evaluasi secara detail.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi saat ini ialah lemahnya komunikasi dan kordinasi dalam pengelolaan Beasiswa Otsus antar BPSDM Provinsi Papua, dengan

Mahasiswa, Orang Tua, KBRI/KJRI, Kementerian Luar Negeri RI dan beberapa lembaga terkait lainnya yang masih belum terbangun dengan baik. Sehingga pertanyaan besarnya dalam “Diskusi Publik” ialah: Bagaimana mengawal Pengelolaan Beasiswa Otsus Papua secara baik dan professional ke depan?

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan public yang cukup matang tentang masa depan Beasiswa Otsus dan dengan mengacu pada berbagai fakta yang didapati maka dipandang perlu sebuah gerakan pengawalan Beasiswa Otsus secara bersama-sama dari berbagai elemen baik, Pemerintah, Agama, Adat, Perempuan dan NGO agar Beasiswa Otsus dapat dikelola secara professional dan menjawab asas keadilan di Papua.

Dengan demikian APS (Analisis Papua Strategis) Memandang perlu untuk dilakukan sebuah DISKUSI PUBLIK untuk mengajak semua elemen public secara bersama-sama terlibat dan berpartisipasi membangun kebersamaan dalam mengawal program Beasiswa Otsus bagi penyiapan generasi Emas Papua

Adapun tujuan kegiatan Diskusi Publik ialah:
Mengidendifikasi sejumlah permasalahan studi yang dialami oleh mahasiswa Papua di Luar Negeri. Membangun kesepahaman bersama terhadap masalah yang dialami mahasiswa dan mencari solusi penyelesaian masalah mahasiswa Papua di Luar Negeri.

Publik dapat mengetahui program Beasiswa Otsus dan capaian yang telah diraih dan terukur sesuai data dan hasil evaluasi. Terbangunnya mekanisme bersama dalam mengawal pengelolaan Beasiswa Otsus untuk percepatan pengembangan SDM Putra/i asli Papua.

Kegiatan “Diskusi Publik” akan dilaksanakan secara virtual (zoom) pada Sabtu, 3 September 2022 sekitar pukul 10.00 – 12.30 WIT.

Yang menghadirkan para narasumber, di antaranya Dimison Kogoya (President IMAPA USA – CANADA), Prof. Popy Rufaedah Ph.D (Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC USA), Nelius Eli Ayomi (Forum Komunikasi Orang Tua Beasiswa Luar Negeri Provinsi Papua), Aryoko Rumaropen SP, M.Eng (Kepala BPSDM Provinsi Papua),
Edison Tanati (Ketua Pansus Afirmasi Majelis Rakyat Papua).

Nathan Pahabol S.Pd (Komisi V DPR Provinsi Papua), Prof. Drs. Yohanes Surya M.Sc, Ph.D (Pakar Pendidikan – Penanggap), Dr. James Modouw M.MT (Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat & Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI – Penanggap), Dr. Ir. Agus Sumule (Akademisi UNIPA Manokwari – Penanggap), Theo Litaay SH.,LLM.,Ph.D (Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden RI – Penanggap) dan Laus D.C. Rumayom S.Sos.,M.Si (Ketua APS – Moderator).

Oleh : Analisis Papua Strategis