Sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, saya memberi catatan kepada Majelis hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM)/Pengadilan Negeri Makassar Kelas I agar mampu menyelami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Papua.

Khususnya para korban dan keluarga korban kasus dugaan Pelanggaran HAM Berat Paniai tahun 2014 yang menurut rencana akan segera disidangkan perkaranya di Makassar.

Berbagai informasi dari keluarga korban sudah mengemuka bahwa mereka tidak akan menghadiri sidang pengadilan HAM di Makasar. Menurut pandangan hukum saya sebagai Advokat dan Pembela HAM, hak ini hendaknya menjadi catatan penting bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan membacakan surat dakwaan serta para hakim, khususnya hakim ad hoc untuk menyikapi secara proporsional pandangan hukum serta rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Papua, utamanya korban dan keluarganya di Paniai, Papua.

Menurut pandangan saya sebagai Advokat dan Pembela HAM bahwa perkara yang diduga terjadi pada tanggal 8 Desember 2014 tersebut, diduga melanggar amanat pasal 42 ayat (1) huruf A dan B jis pasal 7 huruf B, pasal 9 huruf A, pasal 37 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Sedangkan terduga pelakunya seharusnya tidak semata-mata mantan komandan Komando Distrik Militer (Dandim) Paniai berinisial IS yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sebab jika dilihat dari fakta kasus pada tanggal 7 dan 8 Desember 2014, terduga pelakunya diduga bukan saja calon tersangka IS. Tetapi juga para perwira dan prajurit lapangan yang saat kejadian tersebut diduga keras terlibat dalam melakukan kekerasan hingga melepaskan tembakan dan mengenai para pelajar warga asli Papua di lapangan Karel Gobay, Enarotali, Kabupaten Paniai.

Saya memandang bahwa seharusnya mereka juga mampu secara langsung dihadapkan ke pengadilan HAM di Makasar sebagai tersangka berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti menurut ketentuan pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

LP3BH Manokwari akan ikut mengkawal segenap proses peradilan kasus dugaan pelanggaran HAM di Pengadilan HAM/Negeri Makassar Kelas I ini. Menurut kami seharusnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) HAM dapat menggunakan dasar surat dakwaan yang dibacakan kelak oleh JPU untuk mendalami kembali hasil penyelidikan kasus Paniai yang sudah dilakukan sebelumnya.

Hal ini penting dalam menindaklanjuti dugaan keterlibatan negara secara permanen dan nyata untuk mengungkap keterlibatan unsur pimpinan dari IS baik di Paniai, Biak, Jayapura dan Jakarta pada saat terjadinya peristiwa tanggal 7 dan 8 Desember 2014 di Enarotali, Paniai.

Oleh : Yan Christian Warinussy

Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari