JAYAPURA – Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Papua (SPMP) menggelar Fokus Group Discussion (FGD) terkait manfaat Daerah Otonomi Baru (DOB) bagi rakyat Papua.

Diskusi tersebut mengangkat tema “Manfaat Daearah Otonomi Baru (DOB) bagi Rakyat Papua” dan digelar di Waena pada Selasa, 17 Mei 2022.

Tak lupa pula dalam FGD tersebut menghadirkan akademisi, tokoh agama, tokoh pemuda.

Dosen Universitas Cenderawasih, Dr Basir Rohrohmana turut hadir selaku pemateri pada acara tersebut bersama Pdt. Joobs Suebu selaku Ketua PGGP Kota Jayapura, Dr Veronica Pekei sebagai Kabag Umum RSUD Abepura,  Yafet Wetipo sebagai Pengusaha Kopi Papua, Yops A. Itlay hadir sebaga mantan Ketua BEM Uncen dan puluhan mahasiswa Papua.

Dr Basir Rohrohmana menjelaskan bahwa pemekaran Provinsi Papua dan Kabupaten/ Kota telah dibahas rinci pada Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2021 dan disebutkan pemekaran dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP

Sebagaimana dalam anamat tersebut, maka pemekaran dapat dilakukan setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh berbagai aspek, baik segi kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.

“Tentunya juga atas persetujuan DPRP dan MRP,” katanya.

Lanjut, Dr Basir Rohrohmana menjelaskan tujuan pemekaran sesuai amanat UU tersebut mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Paling penting adalah mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua.

“Tujuanya itu tentunya juga dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua,” jelasnya.

Selain itu, dijelaskan juga bahwa pemekaran tidak sertamerta dilakukan tanpa meninjau aspek-aspek tersebut.

Dr Basir Rohrohmana mengatakan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

“Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya,” jelasnya.

Sementara itu, mantan Ketua BEM Uncen, Yops Itlay mengatakan jika selama ini pihaknya gencar melakukan aksi menolak Otsus Jilid II. Namun, pada kenyataannya aspirasi tidak terwujud lantaran kuasa pemerintah.

“Teman-teman mahasiswa di sini saya mau sampaikan bahwa kita semua berada di garis yang sama yaitu menolak Otsus Jilid II, tetapi kita lihat kembali bahwa selama ini kita demo minta untuk Otsus Jilid II ditolak,” jelasnya.

“Tetapi saat ini yang berkuasa adalah pemerintah pusat, mereka menggunakan kekuasaan mereka sehingga Otsus Jilid II ini akhirnya dilanjutkan. Begitu juga dengan pemekaran,” tambah Yops.

Terkiat pemekaran, pihaknya meminta seluruh pemuda dan mahasiswa Papua berpikir logis.

“DOB tetap turun lalu di mana posisi kita. Saya mengajak kita untuk kembali berpikir yang logis bahwa jika pemekaran DOB jadi, kita ini harus berada di posisi mana? Ini yang harus kita pikirkan. Sama halnya seperti Otsus Jilid II, kami tolak tetapi akhirnya dilanjutkan lagi, tetapi posisi kita saat ini di mana?” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Solidaritas Pemuda dan Mahasiswa Papua Nikson Hesegem mengatakan jika DOB disahkan, pihaknya sebagai generasi muda Papua sudah siap untuk bekerja dan ditempatkan di mana saja pada daerah otonomi baru tersebut.

“Kami hanya bisa memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat sehingga mereka punya kesiapan, tidak menjadi penonton di atas negerinya sendiri. Kita harua siap untuk bekerja dan melalukan apa yang bisa dilakukan untuk daerah kita,” ucapnya. (Rafiq)